Terbatasnya Drainase dan Resapan Air Jadi Penyebab Banjir

 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Selain dikarenakan curah hujan yang tinggi, banjir yang melanda Semarang disebabkan daerah resapan dan drainase sungai yang terbatas. Jadi, air larian (run off) dari hujan yang menuju ke tempat yang lebih rendah mengakibatkan banjir.

Hal itu disampaikan pakar lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Prof Sudharto P Hadi PhD, Selasa (31/1). Dia mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan banjir dan membuat warga di kawasan tertentu menjadi was-was ketika hujan turun.

“Hujan yang turun beberapa hari ini membuat warga di daerah yang biasa banjir khawatir. Misalnya saja sekarang, karena meluapnya Kali Beringin membuat wilayah di sekitarnya banjir. Kondisi ini disebabkan daya tampung sungai semakin sempit karena sedimentasi, selain itu pasokan dari hulu yang semakin besar membuat Kali Beringin tidak bisa menampung air sehingga mengakibatkan banjir,” jelas Rektor Undip ini.
Dicontohkan Mijen, disana merupakan kawasan tangkapan air yang kini sebagian telah beralih fungsi untuk perumahan. Parahnya, selain beralih fungsi disumbang pula dengan penyempitan daya tampung sungai, sehingga menjadi banjir.
Sudharto menjelaskan, sebenarnya curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini tidak begitu deras, namun hanya intensitas waktunya lama, dan ini menjadi kumulatif, karena sungai tidak mampu menampung air hujan tersebut.
“Adapun penyebab banjir, di samping daya tampung sungai yang berkurang, meskipun hujan tidak deras daya serap tanah juga turut terbatas. Kondisi ini merupakan kejenuhan penyerapan air karena sampah atau sedimentasi,” kata dosen Magister Ilmu Lingkungan Undip ini.
Maka solusi dalam menghadapi musim hujan sekarang ini, yakni dengan memperbaiki saluran ataupun membuat rekayasa teknologi seperti sumur resapan, biopori, dan bak penampungan air. Selain itu, ruang terbuka yang masih ada juga perlu dipelihara, termasuk memanfaatkan embung dan kolam.
“Kini penemuan baru juga menghimbau agar setiap rumah tangga memanen air hujan, artinya mereka diharapkan menampung air hujan untuk digunakan kembali pada saat tertentu,” tandas Sudharto.
Sementara itu, pakar klimatologi Undip Dr Rahmat Gernowo MSi mengatakan, curah hujan di Semarang yang mengakibatkan banjir saat ini termasuk dengan intensitas sedang, tapi waktunya lama. Padahal umumnya, banjir terjadi karena hujan dengan intensitas yang besar dan waktu yang cepat, sehingga drainase tidak memungkinkan untuk menampung air bah tersebut.

http://www.suaramerdeka.com/

 

Penanganan Banjir di Indonesia

Halaman adalah komponen terpenting dari instalasi penampungan air untuk Mencegah terjadinya Banjir. Penataan drainase menjadi salah satu prioritas utama dalam perbaikan infrastruktur suatu wilayah. Halaman drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir dan akhirnya merusak properti dan lansekap.

Di Indonesia program drainase sering dikenal dengan istilah sumur resapan. Yang saya tahu setiap satu rumah penduduk seharusnya ada satu sumur resapan untuk menampung air hujan sebagai cadangan apabila terjadi musim kemarau. Hal ini selain untuk mencegah terjadinya banjir msyarakat juga tidak akan terlalu khawatir kekurangan air karena memiliki cadangan air di rumahnya.
Namun, kenyataan yang terjadi memang tidak sesuai harapan. Begitu banyak rumah penduduk yang tidak memiliki sumur resapan. Pada akhirnya Banjir tidak dapat kita elakkan. Semakin hari permasalahan banjir ini menjadi semakin besar muncul ke permukaan dan semakin sulit ditanggulangi. Saya sebagai orang yang kurang begitu paham mengenai siklus dan perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, di sepanjang tahun 2010 kemarin dan sampai sekarang. Saya mencermati keadaan iklim dan perubahan cuaca yang terjadi di daerah saya, kabupaten Bandung.
Perubahan cuaca yang saya rasakan selama ini tidak menentu, dalam arti tidak teratur siklus perubahannya. Karena ketika saya masih masih SD terus terang perubahan cuaca seperti pergantian musim hujan ke musim kemarau itu siklusnya teratur, yang saya tahu kalau mau musim hujan biasanya terjadi di bulan September sampai bulan Februari dan kalau musim kemarau itu biasanya terjadi di bulan Maret sampai Agustus. Sampai ada istilahnya di tempat saya dari tahun 1985-1997, namanya langganan banjir setiap bulan Januari.  Itu saya selalu ingat sampai sekarang, tapi dari tahun 1998-sekarang di daerah tempat saya tinggal sudah tidak banjir lagi, karena ada pembesaran area sungai oleh pemerintah setempat. Yang sampai sekarang masih terus kebagian banjir adalah wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan banjir di hampir semua wilayah Indonesia, yaitu:

  1. Sebagian sungai kita telah mengalami pendangkalan
  2. Banyak masyarakat yang tidak tahu aturan dengan membuang sampah ke sungai
  3. Kurangnya sistem drainase di setiap halaman rumah penduduk

Solusi untuk mengatasi permasalahan banjir di negara kita antara lain:

  1. Penataan sistem drainase harus sesegera mungkin ditindaklanjuti
  2. Penanaman pohon-pohon produktif di setiap rumah penduduk
  3. Perbaikan jalan-jalan umum dan fasilitas publik lainnya
  4. Pendidikan mental masyarakat Indonesia untuk taat pada aturan agar membuang sampah pada tempatnya
  5. Kerja bakti, gotong royong dari semua pihak untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar aliran sungai
  6. Pengerukan tanah yang mengendap di sekitar aliran sungai

Jika semua masyarakat dan pemerintah berperan aktif dalam penanganan banjir maka saya yakin in the future permasalahan banjir dapat kita atasi. Bagaimana dengan solusi Anda untuk menangani permasalahan banjir di negara kita?

http://de-future.com

Pedoman Penanggulangan Banjir

Pedoman Banjir

 

Latar Belakang




Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kehilangan jiwa, kerugian harta, dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya.

Karena datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Sebagian tugas Dinas dan/atau Badan Hukum yang mengelola Wilayah Sungai adalah melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut diperlukan Pedoman Teknis Menejemen Banjir.

Maksud dan Tujuan




Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan kerja Dinas dan/atau Badan Hukum yang mengelola wilayah sungai dan instansi lain dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen banjir agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berhasil guna; sesuai dengan pola pengelolaan wilayah sungai. Pedoman ini digunakan bersama pedoman lain yang terkait dengan maksud saling melengkapi.
Tujuan pedoman ini adalah terselenggaranya manajemen banjir yang menyeluruh dan terpadu dalam sistem wilayah sungai, sehingga korban jiwa, kerusakan atau kerugian harta benda dan/atau kerusakan lingkungan sebagai dampak tak terkendalinya daya rusak air dapat dicegah dan dihindari, atau diusahakan menjadi seminimal mungkin.

Ruang Lingkup




Ruang Lingkup pedoman ini mencakup pengendalian banjir dan penanggulangan bencana banjir, terdiri dari pokok bahasan yang menyangkut pengertian, kelembagaan, manajemen, pendanaan, dan koordinasi.

Pengertian


Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumber daya alam non hayati yang terkandung di dalamnya, serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
2. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.
4. Palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.
5. Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar pengamanan sungai.
6. Daerah sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing tinggi untuk sungai yang tidak bertanggul.
7. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai, dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam
8. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
9. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan
10. Daerah retensi adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk sementara waktu.
11. Dataran banjir adalah lahan yang pada waktu-waktu tertentu terlanda atau tergenang air banjir.
12. Banjir adalah suatu keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai.
13. Pengendalian banjir adalah upaya fisik dan nonfisik untuk pengamanan banjir dengan debit banjir sampai tingkat tertentu yang layak (bukan untuk debit banjir yang terbesar).
14. Penanggulangan banjir adalah segala upaya yang dilakukan agar banjir tidak menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, atau untuk mengurangi dan menekan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh banjir.
15. Debit banjir rencana adalah debit banjir yang dipakai untuk dasar perencanaan pengendalian banjir dan dinyatakan menurut kala ulang tertentu. Besarnya kala ulang ditentukan dengan mempertimbangkan segi keamanan dengan risiko tertentu serta kelayakannya, baik teknis maupun lingkungan.
16. Bangunan sungai adalah bangunan air yang berada di sungai, danau, dan/atau di daerah manfaat sungai; yang berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian sungai.
17. Mitigasi bahaya banjir (flood damage mitigation) adalah upaya menekan besarnya kerugian/bencana akibat banjir.
18. Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) adalah pengelolaan dataran banjir sedemikian rupa sehingga meminimal akibat banjir yang mungkin terjadi.
19. Bahan banjiran adalah bahan yang diperlukan untuk penanggulangan darurat kerusakan yang disebabkkan oleh banjir termasuk tanah longsor karena banjir.
20. Daerah tangkapan air (catchment area) adalah daerah resapan air dari suatu daerah aliran sungai.

Manajemen Banjir
Pengendalian Banjir


Pengendalian banjir dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain: korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi.

Prinsip Pengendalian Banjir


a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air.
b. Meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur resapan atau rorak dan menyediakan daerah terbuka hijau.
c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi.
d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air.
e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, dan harta benda.

Strategi Pengendalian Banjir


Dalam melakukan pengendalian banjir, perlu disusun strategi agar dapat dicapai hasil yang diharapkan. Berikut ini strategi pengendalian banjir.
a. Pengendalian tata ruang
Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mepertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.
b. Pengaturan debit banjir
Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan
pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai,
pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.
c. Pengaturan daerah rawan banjir
• pengaturan tata guna lahan dataran banjir (flood plain management).
• penataan daerah lingkungan sungai, seperti: penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, dan penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai.
d. Peningkatan peran masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakat diwujudkan dalam:
o pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir.
o bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyosialisasikan program pengendalian banjir.
o menaati peraturan tentang pelestarian sumber daya air, antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang untuk:
• mengubah aliran sungai;
• mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
• membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan mengganggu aliran; dan
• pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan/atau bahan lainnya.
e. Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat
o penyediaan informasi dan pendidikan;
o rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan fasilitas umum;
o melakukan penyelamatan, pengungsian, dan tindakan darurat lainnya;
o penyesuaian pajak; dan
o asuransi banjir.
f. Pengelolaan daerah tangkapan air
o pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya, dan kawasan lindung);
o rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;
o konservasi tanah dan air, baik melalui metoda vegetatif, kimia, maupun mekanis;
o perlindungan/konservasi kawasan–kawasan lindung.
g. Penyediaan dana
o pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir;
o penggalangan dana oleh masyarakat umum di luar daerah yang rawan banjir; dan
o penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir
Tahap sebelum terjadi banjir


Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir, meliputi:
1. penyebarluasan peraturan perundang-undangan atau informasi-informasi, baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, berkaitan dengan masalah banjir;
2. pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus-menerus;
3. optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;
4. penyebarluasan informasi daerah rawan banjir, ancaman/bahaya, dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
5. peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan manajemen pengendalian banjir dengan menyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan dan berorientasi kepada pemotivasian individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman/bahaya;
6. persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman;
7. penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat, seperti: karung plastik, bronjong kawat, dan material-material pengisinya (pasir, batu ,dan lain-lain), dan disediakan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan/kritis;
8. penyediaan peralatan berat (backhoe, excavator, truk, buldozer, dan lain-lain) dan disiapsiagakan pada lokasi yang strategis, sehingga sewaktu-waktu mudah dimobilisasi;
9. penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi, seperti: speed boat, perahu, pelampung, dan lain-lain.

Saat terjadi banjir


Kegiatan yang dilakukan dititikberatkan pada:
1. Penyelenggaraan piket banjir di setiap posko.
2. Pengoperasian sistem peringatan banjir (flood warning system)
o Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pantau.
o Melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada dinas/instasi terkait, untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Banjir.
3. Peramalan
Peramalan banjir dapat dilakukan dengan cara:
 analisa hubungan hujan dengan banjir (rainfall – runoff relationship),
 metode perambatan banjir (flood routing),
 metode lainnya.
4. Komunikasi
Sistim komunikasi digunakan untuk kelancaran penyampaian informasi dan pelaporan, dapat menggunakan radio komunikasi, telepon, faximili, dan sarana lainnya.
5. Gawar/Pemberitaan Banjir (Pemberitaan)
Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan, dan/atau sarana sejenis lainnya dari masing-masing pos pengamatan berdasarkan informasi dari posko banjir.

Penanggulangan Bencana Banjir
Mitigasi


Mitigasi ancaman bahaya banjir dilakukan agar keadaan darurat yang ditimbulkan oleh bahaya banjir dapat diringankan atau dijinakan efeknya melalui:
a. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir.
b. Perlindungan sumberdaya air dan lingkungan.

Tanggap Darurat


Tanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi keadaan darurat akibat banjir, dilakukan dengan cara:
a. mengerahkan sumber daya, seperti: personil, bahan banjiran, peralatan, dana dan bantuan darurat;
b. menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas penanggulangan bencana banjir;
c. mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir yang berada dalam kondisi kritis; dan
d. mengevakuasi penduduk dan harta benda.

Pemulihan


Pemulihan dilakukan terhadap sarana dan prasarana sumber daya air serta lingkungan akibat bencana banjir kepada fungsi semula, melalui:
a. inventarisasi dan dokumentasi kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan;
b. merencanakan dan melaksanakan program pemulihan, berupa: rehabilitasi, rekonstruksi atau pembangunan baru sarana dan prasarana sumberdaya air; dan
c. penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana banjir.

Pengawasan


Salah satu tugas dinas dan/atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai adalah melaksanakan pengendalian banjir. Agar tugas tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka diperlukan pengawasan oleh BPBD provinsi (atau Satkorlak) dan BPBD kabupaten/kota (Satlak) yang meliputi:
o pengawasan terhadap dampak dari banjir
o pengawasan terhadap upaya penanggulangannya.

Kelembagaan


Pengaturan
Pengendalian banjir di suatu wilayah sungai diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum sesuai kewenangan masing-masing, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi (atau Satkorlak), dan BPBD kabupaten/kota (Satlak).

Organisasi


Pengendalian banjir merupakan sebagian tugas yang diemban oleh pengelola sumber daya air wilayah sungai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, di dalam struktur organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai terdapat unit yang menangani pengendalian banjir.
Tugas-tugas unit yang menangani pengendalian banjir adalah:
a. melaksanakan pengumpulan data, pembuatan peta banjir, penyusunan rencana teknis pengendalian banjir;
b. melaksanakan analisis hidrologi dan penyebab banjir;
c. melaksanakan penyusunan prioritas penanganan daerah rawan banjir;
d. melaksanakan pengendalian bahaya banjir, meliputi tindakan darurat pengendalian dan penanggulangan banjir;
e. menyusun dan mengoperasikan sistem peramalan dan peringatan dini banjir;
f. melaksanakan persiapan, penyusunan, dan penetapan pengaturan dan petunjuk teknis pengendalian banjir; dan
g. menyiapkan rencana kebutuhan bahan untuk penanggulangan banjir.

Sumber Daya Pendukung


Personil
a. Kelompok tenaga ahli
Tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidang sumber daya air, antara lain: bidang hidrologi, klimatologi, hidrolika, sipil, elektro mekanis, hidrogeologi, geologi teknik, dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah banjir.
b. Kelompok tenaga lapangan
Dalam pelaksanaan pengendalian banjir, dibutuhkan petugas lapangan dalam jumlah cukup, utamanya untuk kegiatan pemantauan dan tindakan turun tangan.

Sarana dan Prasarana


Peralatan dan bahan dalam rangka pengendalian banjir terdiri dari:
 peralatan hidrologi dan hidrometri (antara lain: peralatan klimatologi, AWLR, ARR, extensometer);
 peralatan komunikasi (antara lain: radio komunikasi, telepon, faksimili);
 alat-alat berat dan transportasi (antara lain: bulldozer, excavator, truk);
 perlengkapan kerja penunjang (antara lain: sekop, gergaji, cangkul, pompa air);
 perlengkapan untuk evakuasi (antara lain: tenda darurat, perahu karet, dapur umum, obat obatan);
 bahan banjiran (a.l. karung plastik, bronjong kawat, bambu, dolken kayu).

Dana



Dalam pengendalian banjir, diperlukan alokasi dana yang diupayakan selalu tersedia. Dana yang diperlukan tersebut harus dialokasikan sebagai dana cadangan yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber dana lainnya. Dana cadangan disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi


Lembaga Koordinasi
Berkaitan dengan pengendalian banjir, lembaga koordinasi yang ada adalah Tim Penanggulangan Bencana Alam. Pada tingkat nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tingkat provinsi adalah BPBD provinsi (jika belum dibentuk dikoordinir oleh Satkorlak PB), dan pada tingkat kabupaten/kota adalah BPBD kabupaten/kota (jika tidak dibentuk dikoordinir oleh Satlak PB).
Obyek yang dikoordinasikan dalam pengendalian serta penanggulangan banjir dapat dipisahkan menjadi tahapan sebelum banjir, saat banjir, dan sesudah banjir.

Sebelum Banjir


a. Perencanaan rute evakuasi dan tempat penampungan penduduk.
b. Perencanaan program penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat.
c. Perencanaan rute pengiriman material penanggulangan pada tempat-tempat kritis.
d. Perencanaan rute pengiriman logistik kepada masyarakat.
e. Perencanaan jenis dan jumlah bahan serta peralatan banjiran.
f. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta Sumberdaya Manusia.

Saat Banjir


a. Evakuasian penduduk sesuai dengan prosedur.
b. Memberikan bantuan kepada penduduk.

Sesudah Banjir


a. Pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendali banjir, dan lain-lain.
b. Pengembalian penduduk ke tempat semula.
c. Pengamatan, pendataan kerugian dan kerusakan banjir.

Mekanisme Koordinasi


Koordinasi dalam pengendalian banjir dilakukan secara bertahap melalui BPBD kabupaten (Satlak PB), BPBA, dan BNPB. Dalam forum koordinasi tersebut, dilakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu yang sebelumnya mendengarkan pendapat dari anggota yang mewakili instansi terkait.

Sistem Pelaporan


Dinas/Instansi/Badan hukum pengelola wilayah sungai melaporkan hal-hal sebagai berikut:
a. karakteristik banjir (antara lain: hidrologi banjir, peta daerah rawan banjir, banjir bandang);
b. kejadian banjir (antara lain: waktu, lokasi, lama dan luas genangan banjir);
c. kerugian akibat banjir (antara lain: korban jiwa, harta benda, sosial ekonomi);
d. kerusakan (antara lain: sarana dan prasarana, permukiman, pertanian, perikanan, lingkungan);
e. penanggulangan darurat; dan
f. usulan program pemulihan secara menyeluruh.
Laporan tersebut di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai dengan jenis dan tingkatannya.

BNPB Kucurkan Rp1 Miliar Untuk Penanganan Banjir Banten

BANDARLAMPUNG NewsBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp1 miliar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan darurat banjir yang melanda sejumlah kabupaten di wilayah itu.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, kepada pers di Jakarta, Selasa (17/01). Kata Sutopo, Kepala BNPB bersama kementerian dan lembaga juga akan melakukan pengamatan lagi dari udara dengan helikopter. “Koordinasi penanganan darurat terus dilakukan bersama seluruh stakeholder,” ujar dia.

Dikemukkaan Sutopo, BNPB juga akan kembali memberikan bantuan logistik dan peralatan kepada BPBD Banten pada hari ini. Bantuan tersebut berupa, makanan siap saji 300 paket, lauk pauk 300 paket, tambahan gizi 300 paket, matras 300 lembar, tikar 300 lembar, Kompor serba guna 300 buah, family kit 300 paket, kids ware 300 paket, selimut 300 lembar, mesin perahu kapsitas 18 PK 2 unit, tenda pleton 3 unit, tenda regu 6 unit, fleksibel tank 1000 liter 5 unit.

Sebelumnya, BNPB juga menyalurkan bantuan kepada BPBD berupa mobil rescue, ambulan, mobil dapur umum, mobil penjernih air, dan peralatan lainnya. “Sebagian banjir telah surut di beberapa wilayah di Banten. Beberapa daerah masih tergenang banjir di Kab. Lebak, Pandeglang dan Tangerang.”

Kata Sutopo  pula, BNPB terus melakukan pendampingan terhadap BPBD Provinsi Banten dan BPBD kabupaten/kota dalam penanganan darurat banjir. “Baik pendampingan administrasi, manajerial, logistik, peralatan dan pendanaan,” ujar dia.

Dijelaskannya, terbatasnya dukungan logistik dan peralatan yang ada di BPBD menyebabkan bantuan kepada pengungsi di beberapa lokasi belum didistribusikan dengan cepat. Sementara lokasi banjir terdapat di 6 daerah yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Sumur Resapan Hindari Banjir

JAKARTA PERLU SUMUR RESAPAN DEMI HINDARI BANJIR

Jakarta sudah dipastikan akan dilanda banjir lagi setiap tahunnya, sampai sekarang belum ada upaya maksimal untuk menangani hal ini. Tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta khususnya dan umumnya oleh kota-kota lain di Indonesia. Sumur resapan merupakan pola sederhana yang manfaatnya begitu besar dan bisa mencegah banjir. Untuk mengganti fungsi penyerapan air pada areal yang ditutupi bangunan fisik di Jakarta, perlu dibangun sumur-sumur resapan yang setara

Sulit memang sekedar menganjurkan,  terlebih jika tidak didahului dengan contoh yang baik.  Coba lihat apakah bangunan milik Pemda dilengkapi dengan sumur resapan, apakah jalan-jalan di DKI Jakarta yang menurut data suku dinas Pekerjaan Umum Pemda DKI Jakarta tahun 2000 luasnya mencapai 41,5 juta meter persegi, apakah memiliki sumur resapan?
Padahal Jakarta juga sebuah ekosistem. Perubahan sekecil apapun akan mempengaruhi keseimbangan lingkungannya. Misalnya setiap meter persegi pembangunan fisik seperti rumah atau jalan aspal akan mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan. Jika air hujan yang terserap tanah secara alami dan air yang dapat disalurkan oleh sungai dan waduk lebih kecil dari jumlah yang mengalir di permukaan tanah, terjadilah banjir.
Bencana juga muncul dimusim kemarau karena tanah yang sedikit menyerap air hujan itu kehilangan gudang-gudang penyimpanan airnya. Sebaliknya ketika musim penghujan, saat kemarau, muka air tanah turun dan sumur pantek mengalami kekeringan.
Sebenarnya, bencana banjir dapat diantisipasi dengan melakukan perluasan transaksi lingkungan yang terlanjur terhutang. Bila membangun di atas lahan yang semula berfungsi sebagai penangkap atau peresap air, maka harus membangun fungsi peresapan air buatan yang setara atau lebih berupa sumur resapan air atau waduk resapan.
Dari pengamatan tersebut, Pemda DKI telah berutang kepada lingkungan sebagai akibat pembangunan fisik yang mengubah fungsi lahan. Contohnya jalan-jalan yang dibangun telah menghalangi tanah menyerap air, akibatnya semakin besar volume air yang mengalir di permukaan, Pemda DKI Jakarta juga berkewajiban membangun sumur-sumur resapan di sepanjang jalan yang dibangunnya, atau para pemborong diwajibkan membangun sumur resapan disepanjang jalan yang dibangunnya.
Pemda DKI Jakarta seharusnya memberi contoh kepada warganya dengan membuat sumur resapan atau waduk resapan di taman, ruang terbuka hijau atau jalur hijau. Sumur resapan tidak membutuhkan lahan yang besar.
Menurut Masyarakat Air Indonesia (MAI) untuk setiap 50 meter persegi yang memiliki saluran drainase harus digantikan dengan sumur resapan yang memiliki volume 1,3 hingga 2,1 meter kubik. Sedangkan untuk areai tutupan yang tidak memiliki saluran drainase, maka sumur resapannya harus bervolume 2,1 hingga 4 meter kubik. Hitungan itu berlaku untuk wilayah wilayah permiabilitas (daya rambat air mendatar) rendah dan bercurah hujan sekitar 80 milimeter per hari, seperti Jakarta.
Sumur resapan bahkan bisa dibuat di pinggir badan jalan, di bawah trotoar, sebelum air masuk ke saluran drainase dengan ukuran 1 X 1 X 4 meter. Namun, semakin dalam sumur, hingga mencapai lapisan pasir, maka akan memilki daya serap yang tinggi.
Jika seluruh jalan di DKI Jakarta luasnya 41,5 juta meter persegi, maka setidaknya Pemda DKI Jakarta harus membuat 830 ribu sumur resapan yang dapat menyerap air hujan hingga 3,32 juta meter kubik. Jumlah itu sangat signifikan mengurangi jumlah air yang mengalir di permukaan. Selain itu, air yang terserap ke dalam tanah akan mengisi kembali gudang-gudang penyimpanan air yang kosong pada musim kemarau.
Apabila itu dapat dilakukan, sekarang Pemda DKI Jakarta harus gencar menganjurkan kepada warganya harus membuat sumur resapan di rumah atau di komplek perumahan mereka. Dengan sumur resapan tersebut bajir yang menghantui sebagian masyarakat Jakarta tidak akan terulang di tahun-tahun mendatang.

Sumur Resapan, Solusi untuk Melindungi dan Memperbaiki Air Tanah

Air adalah salah satu kebutuhan vital bagi manusia. Demikian pentingnya fungsi dan kedudukannya, hingga di jaman modern ini, air menjadi salah satu produk yang diperjual belikan. Namun tahukah anda bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini berefek pada menurunnya kualitas air? Berkurangnya area resapan karena kurang terencananya pembangunan, erosi, abrasi, banjir hingga kemarau berkepanjangan menjadi sebab menurunnya kualitas air, terutama yang terkandung dalam tanah.

Kondisi tersebut tidak bisa didiamkan bagitu saja. Harus ada upaya untuk mencari jalan keluar untuk memperbaiki kualitas air tanah. Usaha perbaikan ini bisa dimulai dari lingkungan rumah dimana kita tinggal. Salah satu caranya dengan membuat sumur resapan. Sumur resapan merupakan sebuah sarana berupa sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah dengan baik.
Sumur resapan ini memiliki banyak manfaat diantaranya, sebagai pengendali banjir, melindungi serta memperbaiki kualitas air tanah, menekan laju erosi dan dalam jangka waktu lama dapat memberi cadangan air tanah yang cukup. Secara sederhana, prinsip kerja sebuah sumur resapan yaitu menyimpan (untuk sementara) air hujan dalam lubang yang sengaja dibuat, selanjutnya air tampungan akan masuk ke dalam tanah sebagai air resapan (infiltrasi). Air resapan ini selanjutnya menjadi cadangan air tanah.
Persyaratan Pembuatan
Untuk membuat sumur resapan ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, diantaranya:
  1. Dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor
  2. Harus bebas dari pencemaran maupun kontaminasi limbah
  3. Air  yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan
  4. Untuk daerah bersanitasi lingkungan buruk, yaitu daerah dengan kondisi sarana air limbah, air hujan dan system pembuangan sampahnya tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sumur resapan hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang
  5. Mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi dan hidrologi
Pemilihan Lokasi
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk memilih lokasi pembuatan sumur resapan (menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan) adalah:
1. Keadaan muka air tanah
Untuk mengetahu keadaan muka air tanah dapat ditentukan dengan cara mengukur kedalamannya permukaan air tanah terhadap permukaan tanah dari sumur di sekitarnya pada musim hujan.
2. Permeabilitas tanah
Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk dapat dilalui air. Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan terbagi dalam tiga kelas,yaitu :
-   permeabilitas tanah sedang (jenis tanah  berupa geluh/lanau, memiliki daya serap 2,0 – 6,5 cm/jam)
-   permeabilitas tanah agak cepat (jenis tanah  berupa pasir halus, memiliki daya serap 6,5 – 12,5 cm/jam)
-   permeabilitas tanah cepat (jenis tanah berupa pasir kasar, memiliki daya serap 12,5 cm/jam)
Penempatan Sumur Resapan
Untuk membuat memaksimalkan fungsi sumur resapan air hujan, kita perlu memperhatikan keadaan lingkungan setempat. Misal jarak sumur resapan dengan jalan, rumah, septic tank maupun sumur air minum. Jarak minimum sumur resapan dengan dengan jalan kurang lebih 1,5 meter. Persyaratan jarak minimum sebuah sumur resapan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Jarak minimum sumur resapan
Jenis Sumur Resapan
Bagi kita yang tinggal di daerah perkotaan, berkurangnya daerah resapan air karena makin banyak permukaan tanah yang tertutup bangunan dan jalan berdampak pada berkurangnya daya serap tanah terhadap air. Pembuatan sumur resapan di lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu solusi  memperbaiki kualitas air tanah. Penerapan sumur resapan pada lingkungan tempat tinggal (terutama di wilayah perkotaan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Sumur resapan individu
Sesuai dengan namanya, semur resapan individu merupakan sumur resapan yang dibuat pada masing-masing rumah tinggal. Dampak sumur resapan akan maksimal jika masing-masing rumah ikut membuatnya. Peletakkan sumur resapan dapat memanfaatkan lahan sisa maupun pekarangan yang ada. Langkah-langkah untuk membuat sumur resapan individu ini yaitu :
-   Memeriksa tinggi muka air tanah, tinggi muka air tanah yang dipersyaratkan adalah >3 meter
-   Memeriksa permeabilitas tanah, permeabilitas tanah yang baik adalah lebih besar atau sama dengan 2 cm/jam
-   Memperhatikan persyaratan jarak
Skema sumur resapan individu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Jumlah sumur resapan pada sebuah lahan pekarangan ditentukan berdasarkan curah hujan maksimum, permeabilitas tanah serta luas bidang tadah dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
H = (D x I x A tadah – D x k x A sumur)/(A sumur + D x k x L)
dimana :
H               = Kedalaman sumur (m)
D               = Durasi hujan (jam)
A sumur    = Luas penampang sumur (m2)
L                = Keliling penampang sumur (m)
k                = Permeabilitas tanah (m/jam)
A tadah   = Luas tadah hujan (m2), berupa atap rumah dan atau  permukaan tanah yang diperkeras
I                = Intensitas hujan (m/jam)
Untuk mengetahui berapa sumur resapan yang diperlukan pada sebuah pekarangan, kita bisa melihat tabel di bawah ini :

Jumlah sumur resapan yang dibutuhkan
2. Sumur resapan kolektif
Jenis sumur resapan ini dibuat secara kolektif (bersama) dalam sebuah komunitas warga masyarakat dengan skala besar dan membutuhkan lahan cukup luas. Sumur resapan kolektif dapat berupa kolam resapan, sumur resapan dalam maupun resapan parit berorak. Tidak jarang area sumur resapan kolektif bisa dijadikan tempat rekreasi bersama di dalam sebuah kompleks perumahan.

Sumur resapan kolektif
Spesifikasi Pembuatan Sumur Resapan
Untuk membuat sumur resapan yang baik ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Penutup Sumur
Untuk penutup sumur dapat dipilih beragam bahan diantaranya :
•    Pelat beton bertulang tebal 10 cm dicampur dengan satu bagian semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil (1pc : 2ps : 3kr)
•    Pelat beton tidak bertulang tebal 10 cm dengan campuran perbandingan yang sama, berbentuk cubung dan tidak di beri beban di atasnya atau,
•    Ferocement (setebal 10 cm).
2. Dinding sumur bagian atas dan bawah
Pembuatan dinding sumur dapat memanfaatkan buis beton. Dinding sumur bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, campuran satu bagian semen, empat bagian pasir (1pc : 4ps), diplester dan di aci semen.
3. Pengisi Sumur
Pengisi sumur dapat berupa batu pecah ukuran 10-20 cm, pecahan bata merah ukuran 5-10 cm, ijuk, serta arang. Pecahan batu tersebut disusun berongga.
4. Saluran air hujan
Dapat menggunakan pipa PVC berdiameter 110 mm, pipa beton berdiameter 200 mm maupun pipa beton setengah lingkaran berdiameter 200 mm.
Skema di bawah ini adalah gambar pembuatan sumur resapan dengan menggunakan buis beton

Skema pembuatan sumur resapan dengan buis beton
Perawatan
Untuk menjaga agar kondisi sumur resapan tetap berfungsi dengan baik maka perlu diadakan pemeriksaan secara periodik, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan itu meliputi :
-          Aliran masuk
-          Bak control
-          Kondisi sumur resapan
Pembuatan sumur resapan air hujan merupakan salah satu solusi untuk  menjaga cadangan dan kualitas air agar terjaga dengan baik. Dalam skala yang lebih luas dapat pula memperbaiki kualitas lingkungan sekitar. Kita bisa mulai membuatnya di rumah yang kita tempati. Namun alangkah baiknya jika dilakukan secara bersama-sama dan menjadi gerakan massal. Sebuah tindakan kecil  sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan yang kita tempati. Selamat mencoba. (Dari berbagai sumber)
* Artikel ini telah dimuat dalam Tabloid Hunianku Edisi 26, September 2011

Atasi Banjir, 50 Sumur Resapan Dibuat di Ciliwung

TEMPO.COJakarta–Ancaman Banjir pada awal 2012 sudah di depan mata. Menghadapi air bah yang akan mengepung Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat 50 sumur resapan dan lubang resapan biopori di bantaran Sungai Ciliwung. 

“Karena curah hujan yang sangat tinggi, masyarakat diimbau turun langsung membuat lubang resapan biopori di sekitar Sungai Ciliwung,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya dalam Konfeensi Pers Antisipasi Banjir dan Longsor 2012 di Kementerian Lingkungan Hidup, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Kamis 12 Januari 2012.

Menurut mantan Rektor Universitas Cendrawasih ini masyarakat harus terlibat. Pasalnya yang terkena dampak banjir pertama kali adalah masyarakat juga. Jika masyarakat ikut membuat sumur resapan dan biopori, air hujan akan meresap ke dalam tanah, tidak lagi menggenang dan masuk ke permukiman warga.

Balthasar menambahkan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat sekitar sungai harus diubah. Sebab buang sampah sembarangan dapat memperburuk bencana banjir. Apalagi banjir di Jakarta juga akan diperparah dengan kiriman air dari Bogor dan Depok.

Catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, curah hujan di Pulau Jawa pada Januari 2012 diprediksi sangat tinggi antara 300-500 mm. Curah hujan yang tinggi, kata Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Harmono Sigit, juga masih terjadi hingga Februari. “Baru menurun pada Maret,” ujar dia.

Kementerian bersama dinas yang terkait sebenarnya sudah memilikimaster plan penanganan banjir, tapi belum berjalan. “Jadi antisipasi banjir jangka pendek kali ini akan dibuat 50 sumur resapan di sekitar Ciliwung bersama dengan warga sekitar,” kata Sigit.

Sementara di daerah selain Ciliwung banjir tidak terlalu mengkhawatirkan. “Hal ini disebabkan oleh sudah beroperasinya Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat,” kata Sigit.



http://www.tempo.co

Perusahaan Tidak Mempunyai Sumur Resapan Dikenai Sanksi

Dengan bertumbuhnya Kabupaten Gresik menjadi daerah kawasan industri, tentu di padati oleh perusahaan besar, sedang, kecil. Untuk itu perlu keseimbangan ekosistem untuk menjaga melestarikan alam, melalui program  penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan pembuatan sumur resapan dalam rangka observasi sumber daya air agar keseimbangan itu masih tetap terjaga.

Jumlah perusahaan yang mencapai ribuan, bila tidak segera dilakukan antisipasi sejak dini terhadap dampak lingkungan,  maka siapa yang akan menanggung. Untuk itu Pemkab Gresik sekarang tengah gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan pembuatan sumur resapan terutama pada perusahaan.
Menurut Kabag Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Ir Sentot Supriyohadi Selasa (24/8) mengatakan, bahwa program pembuatan sumur resapan itu. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pengusaha real estate, industri pabrik baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Untuk menyediakan sumur resapan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya alam tidak bersahabat, seperti saat kemarau panjang kekurangan air atau bila hujan tiba terjadi banjir.
Dengan adanya sumur resapan, diharapkan mampu membuat air bila dalam musim hujan bisa diserap. Untuk suksesnya program ini bukan milik SDA, tapi harus didukung oleh  peran serta masyarakat, dalam pengawasan exploitasi dan keseimbangan lingkungan.
Sebab SDA mempunyai tiga fungsi yaitu Fungsi Produksi, Fungsi Sosial dan Fungsi Ekonomi. Ini jika tidak di tangani dengan baik dan bijak akan menjadi kerusakan-kerusakan, seperti galian C yang menjadi tandus, kritis dan rawan longsor.
Menurut Sentot, berdasarkan UU 26/200 dan Permendagri 1/200 komposisi RTH adalah 30% dariluas wilayah perkotaan, untuk RTH Publik 20%, RTH Privat 10%. Dan sesuai dengan Perda Penataan RTH di Gresik, maka kawasan industri, pabrik, pergudangan berkwajiban menyediakan lahan RTH minimal 20%. Dan setiap pengembang perumahan juga wajib menyediaan RTH minimal 30%, untuk bangunan komersil dan bangunan umum.
“Dalam sosialisasi sudah mendekati masa habis, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah ini akan segara kita berlakukan, kami sekarang tinggal laporan pada bupati. Setelah itu, SDA akan berlakukan dengan serius aturan tersebut,” ujarnya.
Memang dalam sosialisasi yang sekarang ini di fokuskan pada perusahaan saja,  pada program ini setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat 4 sampai 5 sumur resapan. Dengan satu sumur kedalamanya 10 meter dan lebarnya 1 sampai 1,5 meter, serta jaraknya per sumur adalah 500 meter. “Kalau tidak membuat akan dikenakan sanksi tegas, selain itu pada pengurusan air bawah tanah (ABT), pengajuanya tidak akan di proses. Karena sudah menjadi salah satu syarat yang utama, bila tidak mempunyai sumur resapan maka SDA tidak akan mengeluarkan izinnya,” pungkasnya. [kim]

Perda: Bangunan Tangsel Wajib Miliki Sumur Resapan

Tangerang, (tvOne)

Bagi warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang ingin mendirikan bangunan, diwajibkan membuat sumur resapan untuk menambah cadangan air bawah tanah dan mengantisipasi banjir.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangsel Edward Hasibuan di Tangsel, Senin, menjelaskan, kewajiban membuat sumur resapan tersebut tertuang dalam Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


“Ketentuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam Peraturan Wali Kota sehingga dapat menjadi solusi dan menekan banjir,” katanya.

Pembuatan sumur resapan tidak hanya untuk izin mendirikan bangunan untuk usaha, melainkan juga bagi pengembang perumahan yang ingin membuat permukiman. “Tujuannya adalah sumur resapan sebagai penanganan dari dampak kekeringan dan banjir,” katanya menjelaskan.

Edward juga mengatakan, peraturan IMB sekarang bagi pembuatan perumahan skala klaster di atas 20, maka ditandatangani perizinannya oleh wali kota langsung. “Ini dalam rangka menata lingkungan di Tangsel, sehingga pembuatan klaster yang akan menandatangani adalah wali kota,” katanya.

Anggota Komisi D lainnya Hadidin mengatakan, langkah membuat sumur resapan bagi yang mendirikan bangunan ini, juga sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap masalah lingkungan. “Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel baru bisa mengatasi banjir di satu titik, yakni Pamulang, sementara 31 titik lainnya belum tertangani,” katanya.

Menurut dia, Pemkot Tangsel kurang tanggap menyelesaikan masalah lingkungan terutama banjir yang kerap melanda. “Kalau sudah jatuh korban, baru bertindak. Maka, sebagai upaya pencegahan, kita rancang peraturan wali kota (perwal) mengenai biopori ini,” katanya.

Sumur resapan berfungsi sebagai penyerapan air hujan agar masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah.

Sumur resapan juga bisa digunakan untuk menampung air agar bisa digunakan saat musim kemarau. Selain itu, biopori dijadikan alternatif oleh Pemkot Tangsel memiliki banyak fungsi, antara lain, pencegahan banjir.

Menurut dia, membuat biopori di rumah terbilang mudah. Warga yang memiliki pekarangan diminta melubangi tanah sedalam 10 meter untuk ditanami lubang biopori. Idealnya, biopori dipasang dengan jarak lima sampai sepuluh meter agar fungsi utamanya sebagai pencegah banjir dan percepatan penyerapan air tanah dapat digunakan dengan baik.

Dengan adanya lubang biopori di setiap pekarangan diharapkan air hujan yang jatuh di atas tanah tersebut akan terserap masuk ke lubang biopori. Selain itu, lubang biopori ini juga diharapkan akan menjadi penyelamat air tanah di kota yang semakin berkurang.

Rawan kekeringan Wilayah Kota Tangerang Selatan, merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten, yang cukup rawan terjadi kekeringan, terutama ketika musim kemarau tiba.

Pada September 2011, kekeringan melanda daerah itu, sehingga banyak warga yang kesulitan mendapatkan air berseih, dan memaksa mereka menggali sumur.

Penggalikan sumur, di antaranya dilakukan Gunawan Sumaryono, warga Sinar Pamulang. “Air bersih saat ini memang sangat sulit diperoleh warga. Sebabnya ialah untuk mendapatkan air, warga harus menggali lebih dalam lagi,” katanya ketika dikonfirmasi pada pertengahan September 2011.

Bila tidak, maka jumlah air yang diperoleh sangat kecil dan kualitasnya kurang baik, sehingga, banyak warga membeli air isi ulang di luar. “Saya sudah menambah persediaan air isi ulang lebih banyak dari biasanya, karena, untuk menjaga bila memang air bawah tanah sudah tidak keluar atau mengering,” katanya.

Warga Pamulang Dua juga mengeluhkan kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih, sehingga mereka terpaksa menggali sumur atau membuang sumur bor. “Sejak kemarin jet pump saya sudah tidak lagi mengeluarkan air, terpaksa saya panggil tukang bor air untuk mendapatkan air, walaupun hasilnya sampai saat ini air yang keluar masih keruh,” kata Wulandari, warga Perumahan Pamulang Dua.

Wulandari mengaku, terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1,5 juta untuk membiayai jasa dan mesin pompa air. Kondisi yang sama juga t erjadi di Perumahan Pamulang Elok, Pamulang. Belasan rumah saat ini sedang mengebor air, bahkan sebagian warga untuk mandi membeli air galon isi ulang.

Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Air di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangsel, Muhamad Isa menuturkan lembaga itu sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebelum memasuki musim kemarau.

“Kita sudah melakukan penyuluhan pada musim hujan, di mana masyarakat diimbau untuk membuat sumur resapan, sehingga saat terjadi kekeringan sumur tersebut bisa dimanfaatkan,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah meminta warga untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai penanganan saat musim kemarau. “Saat musim hujan, sumur resapan dan biopori dapat berguna untuk mengantisipasi kekeringan. Sehingga, air pada musim hujan tidak terbuang sia-sia,” katanya.

Kebijakan untuk mewajibkan pembuatan sumur resapan sepertinya solusi cukup bagus untuk mengatasi kekeringan dan banjir, sehingga ketika musim kemarau tiba warga tidak kesulitan air bersih, saat hujan turun juga tidak kebanjiran.

Langkah yang diambil pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, juga bisa ditiru daerah lain yang juga rawan terhadap kekeringan dan banjir.

Sistem Drainase Sumur Resapan

Proses pembangunan kawasan perkotaan dan perumahan sungguh merupakan hal yang kontradiksi jika ditinjau dari ketersediaan air tanah dan peningkatan puncak limpasan air permukaan. Perubahan ini disebabkan oleh terjadinya penurunan imbuhan air tanah dan pertambahan pengeluaran air dari dalam tanah, sehingga mengganggu keseimbangan sistem hidrologi air bawah permukaan, dan menghasilkan penurunan paras air tanah.

Dinegara yang telah maju, peningkatan kuantitas penduduk tidak mengganggu ketersediaan air tanah, hal ini disebabkan oleh beralihnya atau ditinggalkannya sumur-sumur individu dan ditukar atau berganti kepada sumur umum dalam yang disediakan oleh instansi tertentu seperti PDAM atau semacamnya yang merupakan bagian dari pemerintah local setempat. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, karena kecenderungan apabila jumlah penduduk makin bertambah, maka jumlah sumur-sumur yang dibuat oleh individu pun makin banyak.
Air tanah yang dikeluarkan dari dalam bumi pada dasarnya sama saja dengan pengeluaran bahan/material berharga yang lain seperti : mineral, emas, batu bara, minyak atau gas. Air biasanya mempunyai batasan yang istimewa, yaitu dianggap sebagai sumber alami yang dapat diperbaharui. Angapan ini perlu kiranya untuk dikoreksi.. Karena sebenarnya anggapan ini hanya dapat berlaku jika terdapat keseimbangan diantara imbuhan air dengan exploitasi didalam kawasan tangkapan/tadahan air.
Sumur resapan air tanah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan imbuhan air tanah, disamping itu manfaat yang sangat berguna adalah dapat mengurangi banjir akibat limpasan air permukaan. Dengan pembiayaan yang (secara relatif) tidak terlalu tinggi, pengadaan sumur resapan ini dapat dilakukan oleh setiap pembangunan satu rumah tinggal.
Prinsip Sumur Resapan
Sumur resapan dibuat dengan tujuan untuk mengalirkan air buangan dari permukaan tanah ke akuifer air tanah. Alirannya berlawanan dengan sumur pompa, tetapi konstruksi dan cara pembangunannya mungkin dapat saja sama. Pengimbuhan sumur akan lebih praktis apabila terdapat akuifer tertekan yang dalam dan perlu untuk diimbukan, atau pada suatu kawasan kota yang memiliki lahan yang sempit/terbatas.
Untuk Akuifer Bebas memenuhi persamaan :
Rumus Akuiver Bebas
Sementara untuk Akuifer tertekan memenuhi persamaan :
Rumus Akuiver Tertekan
Dimana :
Q = Debit Aliran
K = Koefisien Permeabilitas Tanah
rw = Jari-jari sumuran
ro = Jari-jari pengaruh aliran
ho = Tinggi muka air tanah
hw = Tinggi muka air setelah imbuhan
Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa gunanya rumus-rumus diatas, apa gunanya sumur resapan secara kongkrit?? Pada postingan saya yang berikut, akan saya tunjukkan berapa besar nya debit air yang harus terbuang kedaerah limpasan akibat dari pembangunan rumah, jalan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Tentu anda mengerti maksud saya, jika air hujan yang berasal dari daerah resapan dengan jumlah yang besar dibuang begitu saja tanpa di resapkan kedalam tanah, maka air tersebut akan mengakibatkan banjir yang parah didaerah-daerah limpasan.